Headlines
Loading...
Sebut Pernyataan KSP Hoax, Rocky Gerung: Kalau Jokowi Tak Tahu Menahu, Harusnya Pangdam Disanksi

Sebut Pernyataan KSP Hoax, Rocky Gerung: Kalau Jokowi Tak Tahu Menahu, Harusnya Pangdam Disanksi

Sebut Pernyataan KSP Hoax, Rocky Gerung: Kalau Jokowi Tak Tahu Menahu, Harusnya Pangdam Disanksi
NegeriNews- Pengamat politik Rocky Gerung menagih pihak istana untuk memberikan kejelasan tentang peristiwa di Petamburan. Yakni penurunan baliho Habib Rizieq Shihab oleh aparat TNI atas perintah Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman.

Sebelumnya Tenaga Ahli Utama KSP, Donny Gahral Adian menyanggah anggapan bahwa langkah TNI tersebut merupakan instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Meski begitu, keterangannya itu memberi kesan istana memberikan dukungan terhadap tindakan Pangdam Jaya tersebut.

Hal tersebut terungkap dalam tayangan video pada kanal YouTube Rocky Gerung Offical, Minggu 22 November 2020.

Sebut Pernyataan KSP Hoax, Rocky Gerung: Kalau Jokowi Tak Tahu Menahu, Harusnya Pangdam Disanksi
Rocky Gerung saat berbincang-bincang dengan Hersubeno Arief.

Rocky mengatakan publik bisa menilai bahwa pernyataan Donny tersebut merupakan hoax yang ditimbulkan oleh istana. Alasannya, sebelumnya Moeldoko sempat menyatakan bahwa yang berhak mengeluarkan pernyataan dari istana hanya tiga orang, yakni Moeldoko selaku Kepala KSP, Pratikno selaku Mensesneg dan Pramono Anung selaku Sekretaris Kabinet.

"Istana bermain-main di wilayah yang tak jelas. Selama Pak Moeldoko tidak ucapkan sendiri, orang akan menganggap itu hoaks. Karena Moeldoko menyatakan yuang resmi hanya tiga," katanya.

"Kelihatannya masalah di Petamburan itu dihindari oleh Istana. Diam-diam istana bersifat defensif sekaligus ofensif. Defensif terkait festival politik DKI Jakarta. Saya sebut Festival politik karena orang menonton adanya adu opini," katanya.

Menurutnya, langkah istana seperti itu bisa berbahaya. "Bahaya, istana tak menentukan ini salah atau bisa dibenarkan. Jadi ambigu," katanya.

"Kalau (masalahnya) clear Pramono pasti ucapkan. Kalau ini urusan tata negara pratikno yang bicara. Kalau dimintakan khusus oleh Presiden, Moeldoko yang bicara," katanya.

Namun istana terkesan mengutus pihak lain yang bisa disanggah oleh Moeldoko bahwa pernyataan orang itu tak mewakili istana. Soalnya Moeldoko telah menyatakan suara istana hanya diwakili oleh tiga orang tadi.

"Jadi bukan juru bicara kaleng-kaleng. Ini blunder berikutnya dalam perdebatan politik Jakarta," katanya.

Dalam pernyataannya pun, lanjutnya, Donny terkesan ambigu. Di satu sisi mengaku tak tahu menahu. Di sisi lain mendukung tindakan Pangdam Jaya menurunkan baliho Habib Riziq.

"Kalau Presiden tak tahu menahu harusnya presiden memberi sanksi Pangdam Jaya. Soalnya langkah Pangdam Jaya ini harus atas perintah pejabat tingginya," katanya.

Rocky mengatakan publik sudah melihat gelar pasukan yang dilakukan Kodam Jaya. "Di situ ada panser segala macam, yang sebenarnya tidak etis karena semua itu wilayah perdebatan politik sosial."

"Jadi, saya tagih kejelasan dari istana tentang peristiwa di petamburan," tandasnya.

Dalam pandangannya, militer bisa saja melakukan evaluasi yang terjadi namun tidak boleh memutuskan.

"Pangdam bisa saja mengatakan Habib Rizieq kelewatan dan sebagainya, tapi itu keputusan pribadi beliau. Pangdam itu tak boleh membuat keputusan. Etika itu diatur oleh Undang-undang," kata Rocky.***